Dilema Sekolah Kejuruan

Surat Pembaca di Pikiran Rakyat,Senin tanggal 20 Juni 2011, tentang keluhan seorang siswa SMK tentang biaya sekolah, mengingatkan betapa kita masih menghadapi persoalan klasik yang cukup pelik dalam bidang pendidikan.

            Alasan calon siswa dan/atau orang tua untuk memilih sekolah kejuruan adalah agar mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah nanti. Memang dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di SMK, para siswa ditargerkan lebih mudah mengisi lowongan pekerjaan yang ada, karena sudah memiliki kompetensi  yang disyaratkan di dunia usaha dan dunia industri.

            Berdasarkan pengamatan selama ini, mereka yang memasuki SMK sebagian besar mempunyai latar belakang ekonomi keluarga menengah bawah. Bagi mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah adalah sesuatu hal yang sangat memberatkan, kalau tidak mau dikatakan sebagai sesuatu hal yang mustahil. Dengan harapan lebih cepat mendapatkan pekerjaan, mereka lebih memilih sekolah kejuruan. Sebuah keterkaitan yang sangat bermakna.

            Pemerintah beberapa tahun belakangan juga dengan gencar mempromosikan sekolah kejuruan dengan jargon SMK Bisa! Bahkan mengarahkan agar perbandingan jumlah SMK lebih banyak dibandingkan dengan SMA.  

            Namun demikian ada masalah yang sering dihadapi oleh siswa sekolah kejuruan, seperti kasus di awal tulisan ini.  Kalau kita membandingkan biaya investasi dan biaya operasional yang dikeluarkan antara sekolah kejuruan (SMK) dengan sekolah umum (SMA), pada keadaan yang relatif sama, akan sangat berbeda. Pada sekolah kejuruan ada biaya investasi pada penyediaan laboratorium, bengkel kerja atau tempat praktik siswa sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Konsekuensi logisnya adalah timbulnya biaya operasional dari setiap praktikum yang dikerjakan, karena disitulah kemampuan dan ketrampilan siswa diasah agar siap memasuki dunia kerja.  Disamping itu sekolah harus mengalokasikan biaya untuk penempatan praktik kerja industri (prakerin) dan uji kompetensi. Dengan demikian sekolah kejuruan akan memerlukan biaya investasi dan biaya operasional yang cukup besar, kalau kita ingin menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya.

            Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya  tidak  mampu membiayai pendidikannya, dengan mengingat bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya.

            Namun perlu juga diingat bahwa Pemerintah dan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dalam pendanaan pendidikan.  Jadi masalah pendidikan, khususnya SMK bukan hanya masalah antara Siswa-Orang tua dan Sekolah, khususnya sekolah swasta, juga masalah yang harus dipecahkan bersama dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus  mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi bagi pengembangan sekolah kejuruan. Kalau perlu mengubah kewajiban utang luar negeri kepada negara lain menjadi dana hibah bagi pengembangan pendidikan. Pemerintah sangat berkepentingan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang yang berimbas pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Di lain pihak, sekolah dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan terbuka dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia industri, mengembangkan unit produktif yang ada, dan mencari lebih banyak bea siswa dan bantuan lainnya baik dari instansi pemerintah, BUMN, atau Perusahaan Swasta melalui program tanggung  jawab sosial perusahaan (CSR/corporate social responsibility).

            Keinginan keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk memasuki sekolah kejuruan agar untuk memperoleh keterampilan supaya dapat  memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka, tentunya tidak boleh terkendala oleh keadaan apapun. Namun demikian tampaknya antara Pemerintah, Orangtua,Sekolah, dan masyarakat perlu duduk bersama untuk menyampaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi.Melalui komunikasi diharapakan muncul jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan.

Masalah pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, karena menyangkut keberlangsungan masa depan bangsa. Apabila tanggung jawab ini dapat kita pikul bersama-sama secara proporsional, maka tidak akan muncul lagi dilema yang sering dihadapi dunia pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan. Insyaallah.

(Dimuat di Forum Guru HU Pikiran Rakyat, Selasa,5 Juli 2011)